REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi mengatakan, Provinsi NTB termasuk salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Walaupun, saat ini progres kinerja dalam penurunan angka miskin termasuk terbaik.
"Namun faktanya pada 2016 angka miskin NTB masih di atas 16 persen," ujarnya saat membuka Rakernis penanganan fakir miskin pesisir pulau kecil dan perbatasan antar negara di Hotel Jayakarta, Lombok Barat, Kamis (1/12), malam.
Ia mengidentifikasi, ada empat kelompok masyarakat yang paling banyak menyumbang angka kemiskinan, yakni masyarakat miskin kota, masyarakat lingkar hutan, masyarakat pesisir, dan buruh tani. "Ironisnya, 3 dari 4 kelompok ini sebenarnya berada di dalam wilayah yang SDA-nya sangat potensial," lanjutnya.
Ia mencontohkan, untuk sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memiliki kebijakan yang berpihak dengan memberi izin masyarakat mengakses hasil hutan bukan kayu. Masyarakat bisa menanam tanaman produktif dan bisa memetik buah seperti durian hingga nangka.
"Hal ini cukup membantu mengentaskan kemiskinan di lingkar hutan," ungkapnya.
Kesulitan terbesar ada pada kelompok buruh tani yang tidak mempunyai lahan. Ia mengatakan, banyak dari buruh tani yang memilih mengadu nasib menjadi TKI di luar negeri saat tidak adanya musim tanam dan panen. "Pemerintah tak bisa melarang rakyatnya mencari rejeki dan nafkah. Kita membantu dengan regulasi agar TKI tidak gagal dan tidak jadi TKI ilegal," ucapnya.
Dia mengapresiasi program Kemensos yang sudah banyak membantu. Ia mengharapkan, program pengentasan kemiskinan di pesisir dan pulau kecil juga membawa manfaat di NTB. "NTB optimistis bisa menurunkan kemiskinan dua persen per tahun, sehingga sampai akhir jabatan saya targetkan kemiskinan bisa tinggal 12 persen saja," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika