REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada potensi makar dan kudeta di Indonesia.  Makar bukan hanya terkait dengan upaya penggulingan pemerintah oleh rakyat. Ketika melakukan upaya itu, rakyat juga menggunakan senjata.

"Tidak ada masyarakat yang punya senjata sekarang ini," kata Zulkifli‎ usai menjadi Keynote Speaker pada Sidang Pleno ke-11 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia AFEBI dengan tema Menuju Sekolah Ekonomi dan Bisnis Berkelas Dunia: Penguatan Tata Kelola Penjaminan Mutu di Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/11).

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, Zulkifli melanjutkan sipil tidak punya peluang melakukan makar. Negara demokrasi mengedepankan kebebasan berpendapat, tidak seperti negara totaliter yang berpeluang memunculkan kelompok-kelompok bersenjata di masyarakat.

Kendati demikian, Zulkifli mengakui, kudeta bisa terjadi di ‎negara demokrasi. Kudeta merupakan perebutan kekuasaan yang melibatkan militer. Tapi, menurut Zulkifli, kudeta tidak mungkin terjadi di Indonesia. Tidak ada perpecahan di militer sekarang ini. Bahkan, militer di Indonesia menunjukkan kesolidan.

"Militer aman," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnay, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat mengatakan ada agenda makar pada Aksi Bela Islam III, 2 Desember 2016. Kepolisian berpendapat upaya penggulingan kekuasaan itu tidak perlu dilakukan menggunakan senjata.

Namun, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membantah rencana makar. ‎Ryamizard juga menyatakan upaya makar harus disertai dengan penggunaan senjata.  Zulkifli mengatakan Tito tidak mungkin menyatakan potensi makar tanpa dasar.

"Kapolri pasti punya alasan. Tapi, dalam negara dengan demokrasi seperti Indonesia, tidak ada makar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika