REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyatakan bahwa penanganan demonstrasi itu dilakukan secara persuasif dan edukatif. Menurutnya, langkah seperti itu yang diamanatkan undang-undang.

"Sudah ada undang-undangnya, ada hukumnya. Penanganan demonstrasi itu persuasif edukatif," katanya di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejagung 2016 di Bogor, Rabu (23/11).

Hal itu guna menanggapi kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan melakukan aksi damai di Jakarta pada 2 Desember 2016. Namun, kata dia, aparat keamanan akan mengambil langkah lebih keras atau lebih tegas jika aksi demonstrasi itu berlebihan.

Terkait adanya tindakan makar yang menunggangi aksi unjuk rasa damai itu, Wiranto mengatakan benar atau tidaknya hal itu ditunggu saja. "Tidak usahlah makar itu, kita harapkan tidak terjadi. Makar kan buruk, Anda (wartawan) bisa menjawab bahwa itu hal yang buruk," katanya.

Sebelumnya, Wiranto mengimbau warga agar mengedepankan demonstrasi bermartabat menjaga warisan pendahulu tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Tadi saya sampaikan bahwa elite politik kita sama sama menjaga warisan ini. Warisan negeri ini apakah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), UUD (Undang-undang Dasar), Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu warisan. Pendahulu kita dulu membangun tak asal asalan," kata Wiranto.

Dia mengatakan setiap warga harus menjaga warisan para pahlawan yang rela berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, masyarakat diharapkan melakukan unjuk rasa dengan tertib. "Masa kita menjaga saja tak bisa, tak seberat yang dilakukan pendahulu kita. Malu kita sebagai bangsa kalau tak bisa menjaga itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika