REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapimnas I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2016 di Jakarta, Ahad (13/11). Acara tersebut berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.
Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang tiba di lokasi acara sekitar pukul 13.00 WIB. Setibanya di lokasi acara Presiden Jokowi disambut oleh Ketua Umum PPP HM Romahurmuziy. Tampak hadir dalam acara tersebut Sekjen PPP Arsul Sani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mendagri Tjahjo Kumolo.
Selepas membuka acara PPP di Pondok Gede Jakarta Timur, Presiden Jokowi juga dijadwalkan menghadiri silaturahim dengan peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Bidakara Pancoran Jakarta Selatan, Ahad (13/11) sore.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menjelaskan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I berlangsung 13-14 November 2016. "Munas Alim Ulama biasanya digelar minimal sekali dalam setiap kepengurusan," katanya.
Munas Alim Ulama akan dihadiri 1.500 peserta yang terdiri dari para pengurus PP, ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren, ustadz dan ustadzah, aktivis Islam dari seluruh Indonesia. Baidowi yang juga merupakan Sekretaris Panitia Pelaksana acara tersebut menyatakan munas akan membicarakan berbagai persoalan bangsa serta solusinya.
"Ada tiga tema utama. Pertama, kenegaraan dan kepemimpinan nasional. Kedua, terkait keadilan sosial. Ketiga, keagamaan dan kemaslahatan masyarakat," katanya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut para alim ulama juga akan membahas masukan-masukan untuk sejumlah Rancangan Undang-Undang. RUU yang akan diminta masukannya kepada alim ulama tersebut di antaranya RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pendidikan Keagamaan, RUU Anti LGBT dan RUU KUHP.
"Masukan dari para alim ulama akan diperjuangkan oleh Fraksi PPP dalam pembahasan RUU tersebut," katanya.
Rapimnas akan membahas isu-isu nasional seperti memperkuat komitmen PPP sebagai parpol pendukung pemerintah. Selain itu juga akan ada pembahasan mengenai konsolidasi organisasi dalam mengahadapi pemilu 2019.
"Rapimnas juga akan membahas penguatan konsolidasi partai dalam menghadapi tahun politik 2019, apalagi pada 2019 untuk pertama kalinya akan digelar pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan, memperkuat komitmen PPP" katanya. Untuk itu, dalam rapimnas tersebut juga akan dibahas mengenai RUU pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
