REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh prajurit TNI untuk tak memberikan ruang pada gerakan-gerakan provokasi. Presiden menegaskan, gerakan provokasi dan politisasi sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

"Sebagai panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba dengan provokasi dan politisasi," ujarnya. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan khusus pada 2.185 prajurit TNI di Markas Besar TNI AD di Gambir, Jakarta, Senin (7/11).

Lebih lanjut, Jokowi meminta TNI dan Polri untuk menjaga kekompakan di semua tingkatan, mulai dari perwira sampai prajurit. Ia meyakini, jika TNI dan Polri kompak, maka persatuan Indonesia akan tetap terjaga.

"Ketika TNI dan Polri solid, kompak, bersatu, maka kita akan bisa mempersatukan Indonesia, mempersatukan ras, suku dan agama yang berbeda-beda di negara kita," ujarnya lagi.

Usai memberikan arahan, Presiden menyalami satu per satu peserta upacara yang berada di barisan terdepan. Ia menyebut itu merupakan bentuk terima kasih dari negara atas kerja keras TNI yang telah menjaga jalannya aksi damai 4 November lalu.

Sebelumnya, isu soal adanya gerakan provokasi juga pernah dilontarkan Jokowi saat memberikan konferensi pers pada Sabtu (5/11) dini hari di Istana Merdeka. Presiden menyebut, ada provokator yang menunggangi aksi demonstrasi 4/11 sehingga berakhir ricuh.

Namun begitu, Jokowi tak bersedia menjelaskan ke media siapa yang ia maksud sebagai aktor politik di balik kericuhan aksi massa pada Jumat (4/11) lalu tersebut. "Nanti saja dilihat," ujarnya, sambil berlalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika