REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --- Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pembangunan trem di kota pahlawan sudah dimulai pada 2017. Selama ini, pendanaan menjadi kendala utama proyek ini belum berjalan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, kesepakatan sejak awal pendanaan proyek pembangunan trem di Surabaya berasal dari APBN. Namun, Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi pintu masuk pendanaan ini belum juga diteken.

Saat ini, muncul opsi pendanaan trem yang berasal dari pembiayaan pemerintah Jerman. "Ini ada loan [pembiayaan] dari Jerman ini mau dimanfaatkan apa, saya akan coba berjuang dua-duanya. Karena yang APBN sudah siap tinggal tunggu perpresnya," kata Risma kepada wartawan seusai menghadiri rapat bersama Kementerian Perhubungan dan Bappenas di Hotel Swiss Bellin Tunjungan, Kamis (3/11).

Perjanjian pembiayaan dari Jerman tersebut dilakukan dengan pemerintah pusat dengan nilai sekitar Rp 1,5 triliun. Sementara kebutuhan pembangunan trem berdasarkan detail engineering design (DED) dari Kemenhub, mencapai Rp 2,4 triliun. "Itu sama deponya butuh Rp 2,4 triliun. Tapi mungkin enggak sebesar itu, tadi saya evaluasi mungkin deponya bisa dikurangi," imbuh alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, persiapan dari pemkot terus mengalami kemajuan. Pemkot telah melengkapi studi-studi, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), analisis dampak lalu lintas (Andalalin), serta penyediaan gedung parkir dan halte (park and ride).

"Pemkot jalan terus, park and ride tahun ini jadi satu, tahun depan Joyoboyo, Pemkot progress terus," jelasnya.

Bahkan, Pemkot telah menyiapkan skema tarif trem menggunakan public service obligation (PSO). Menurutnya kendala saat ini skema pembiayaan untuk pembangunan trem. "Ini kita tetap skema dari pemerintah pusat, dari Bappenas seperti apa," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika