Sabtu 17 Oct 2020 09:29 WIB

Rencana Pembangunan Trem Masih Tahap Studi Kelayakan

Rute trem sepanjang 7,1 km di Kota Bogor bisa berubah menunggu kajian Colas Rail.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Erik Purnama Putra
Trem di Kota Praha, Republik Ceska (ilustrasi). Pemkot Bogor berencana membangun trem sepanjang 7,1 kilometer.
Foto: Republika/Erik Purnama Putra
Trem di Kota Praha, Republik Ceska (ilustrasi). Pemkot Bogor berencana membangun trem sepanjang 7,1 kilometer.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wacana pembangunan trem di Kota Bogor, Jawa Barat, kini sudah mencapai tahap studi kelayakan (feasibility study) yang dikerjakan oleh Colas Rail selaku konsultan asal Prancis. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, studi kelayanan diperkirakan selesai pada akhir tahun ini.

“Kita menunggu finalisasi feasibility study yang sedang disiapkan oleh Colas Rail Prancis. Insya Allah target Desember,” kata Dedie kepada Republika, Kamis (15/10).

Kota Bogor sempat dipilih menjadi salah satu penerima hibah trem dari Pemerintah Provinsi Utrecht, Belanda melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Meski begitu, Dedie menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor batal memanfaatkan trem hibah. Hal itu lantaran terdapat kendala dalam proses administrasi dan pengurusan pajak.

Oleh sebab itu, proses pembangunan trem kemudian dilanjutkan dengan kajian komprehensif oleh Colas Rail. Selain itu, pemkot akhirnya memutuskan untuk menggunakan rangkaian kereta buatan PT Inka untuk melayani jalur trem sepanjang 7,1 kilometer. Meski demikian, Dedie mengaku, pembangunan trem di Kota Bogor bakal sesuai rencana yang dimulai 2021.

Dia malah mengeklaim, Kota Bogor menjadi proyek percontohan (pilot project) keberadaan trem di Indonesia. Pasalnya, Kemenhub memang mendukung proyek integrasi transportasi agar nantinya trem terkoneksi dengan LRT Jabodebek rute Cibubur-Baranangsiang dan jalur ganda Bogor-Sukabumi.

Karena itu, Dedie meyakini, pembangunan trem di Kota Bogor semakin dekat. “Kami optimistis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti Bappenas, Kemenhub, BPTJ, Kemenkeu, Pemprov Jabar, PT KAI, PT Inka, dan pihak terkait maka rencana ini mendapat dukungan,” ujar Dedie.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Hanafi menegaskan, rencana pembangunan trem masih terus berlanjut di tengah pandemi Covid-19. Jika hasil studi kelayanan selesai, nantinya pemkot menerima hasil kajian pembangunan trem di Kota Bogor.

Feasibility study belum selesai. Tapi tidak membatalkan, terus lanjut. Yang jelas di masterplan transportasi kita tertuang,” kata Hanafi ketika di kantor Wali Kota Bogor.

Rencananya, jalur trem melewati Jalan Juanda, Kapten Muslihat, Dewi Sartika, Pengadilan, Jalak Harupat, hingga kembali ke Baranangsiang. Meski begitu, Hanafi mengatakan, rute tersebut masih dalam proses diskusi. Hasil final nanti tergantung dari studi kelayakan, sehingga rute maupun panjang jalur trem masih bisa berubah.

Hanafi juga menyinggung jalur trem yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Alun-Alun dan Masjid Agung Kota Bogor, serta Stasiun Bogor yang menjadi titik akhir KRL Commuter Line. Hanya saja, pematangan desain terintegrasi di kawasan Stasiun Bogor juga belum final, dan masih dirapatkan dengan berbagai pemangku kepentingan pada Kamis.

Hanafi juga menyinggung rute trem yang melewati Jalan Dewi Sartika, harus melalui kontur tanah yang terlalu miring. Dia menyebutkan, masalah itu masih dibahas lebih lanjut dan keputusan akhir tetap mengacu hasil Colas Rail. “Makanya feasibility study itulah nanti yang jadi langkah awal untuk penyelesaian projek ke depannya,” tuturnya.

Angkot terdampak

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, pihaknya masih mengikuti proses studi kelayakan terkait dampak pembangunan trem bagi keberadaan angkot. Karena rute final trem belum diputuskan, Eko belum dapat mengira trayek mana yang terdampak atau malah dihapuskan. “Kita ikuti proses yang pasti, tidak bisa mengira-ngira,” tuturnya melalui pesan singkat.

Eko menjelaskan, saat ini, Dishub Kota Bogor sedang dalam proses melakukan penataan trasportasi massal. Khususnya di lima trayek yang menjadi jalur utama dan delapan trayek yang bersinggungan. Dengan begitu, masyarakat bisa semakin nyaman naik angkot.

Anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin, menanggap, pembangunan trem tetap harus harus mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang dan kajian teknis serta sosialnya yang menyertainya. Karena masih dalam tahap studi kelayanan, Zaenul belum bisa menyimpulkan trem benar-benar dibangun atau masih perlu melalui kajian lanjutan.

Dia menganggap, pembangunan trem masih lama lantaran masalah anggaran juga belum mencapai titik temu. “Jadi belum bisa disimpulkan apakah jadi atau tidak dibangun trem tersebut,” kata ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement