REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penjualan aset negara. Namun sebagai kawan lama, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tak yakin Dahlan berniat untuk melakukan tindak korupsi.
"Saya gak yakin Pak Dahlan punya niat seperti itu ya. Tapi banyak hal di Indonesia memang selama ada masalah ya dihubung-hubungkan terus. Tapi itu tugas mereka (kejaksaan) lah," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (28/10).
Kendati demikian, JK menyerahkan kasus ini kepada hukum untuk membuktikan salah atau tidaknya Dahlan dalam kasus ini.
Seperti diketahui, mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur atas kasus dugaan korupsi penjualan aset negara yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dahlan langsung ditahan oleh penyidik Kejati setelah menjalani pemeriksaan pada Kamis (27/10).
Kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015. Kejati menduga adanya penjualan dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dilaksanakan secara curang sehingga merugikan negara. Penjualan terjadi pada 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU pada 2000-2010. Pada pertengahan Juli 2016, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut.
Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum, sebab dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Selain itu, penyidik menengarai aset dijual denga harga di bawah harga pasaran kala transaksi terjadi. Uang hasil penjualan aset juga diduga tidak semuanya dimasukkan ke dalam kas perusahaan PT PWU.
Sebelum menetapkan Dahlan sebagai tersangka, Kejati telah menetapkan mantan Manajer Aset PWU, Wishnu Wardhana, sebagai tersangka. Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu telah ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
