REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD asal DKI Jakarta, Fahira Idris meminta masyarakat dan warga Jakarta secara keseluruhan kritis dan menolak suaranya dimanfaatkan calon hanya sebagai kendaraan dan alat tawar untuk bertarung di Pilpres 2019.
Menurut Fahira, baik parpol pendukung maupun para relawan menjadi pihak-pihak yang paling bertanggungjawab memastikan calon yang mereka tetap berkomitmen memimpin Jakarta lima tahun penuh.
"Saya sarankan, saat ketiga pasangan calon ini kampanye, warga sodorkan kontrak politik untuk memimpin Jakarta lima tahun. Mari kita tunjukkan suara kita berharga," ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini, Selasa (25/10).
Karena itu ia menegaskan saat warga Jakarta mencoblos salah satu pasangan calon artinya mereka mau dipimpin lima tahun, bukan dua tahun. "Ada etika dan kewajiban moral bagi calon yang terpilih untuk menuntaskan janjinya dan bagi saya itu di atas segalanya," jelasnya.
Menurutnya selama ini banyak sinyalemen dan opini yang berkembang di masyarakat bahwa Pilkada DKI Jakarta dimanfaatkan sebagai batu loncatan. Baik itu oleh partai politik maupun pribadi calon. Karena itu menurutnya, penting menarik komitmen ketiga pasangan calon untuk memimpin Jakarta selama lima tahun penuh jika nanti terpilih.
"Walau peraturan perundang-undangan tidak melarang, tetapi kondisi ini menjadi preseden yang tidak baik, tidak hanya untuk demokrasi, tetapi juga akan menganggu jalannya pembangunan Kota Jakarta," ujarnya.
Karena itulah komitmen tersebut sangat diperlukan, sebab kompleksitas persoalan Jakarta memerlukan pasangan pemimpin yang bekerja all out lima tahun penuh. Bukan sebagai batu loncatan untuk bersaing dalam Pilpres 2019 nanti.
"Bagi saya calon yang punya komitmen memimpin Jakarta lima tahun penuh yang layak dipilih,” tegas Fahira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
