REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK), Agus Raharjo menjelaskan dugaan korupsi dalam industri farmasi. Ia memaparkan adanya temuan PPATK terkait pemberian uang Rp 600 miliar pada para dokter dari pabrik farmasi di Palembang.

Menurutnya, tindak korupsi tersebut menyebabkan komposisi pengadaan obat di Indonesia jauh lebih besar dari pada di negara lain.

"Di negara kita obat bisa sampai 40 persen. Padahal di negara lain hanya 15 persen," ujarnya saat ditemui pada acara Anti Corruption Summit (ACS) di UGM, Selasa (25/10).

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan manipulasi pengadaan obat terjadi akibat dari kesalahan dalam sistem kesehatan di Indonesia. Di mana para dokter terbiasa praktik dalam waktu yang panjang dengan antrean pasien yang juga banyak.

"Antreannya panjang. Jadi proses pemeriksaannya buru-buru. Maka itu diagnosisnya juga tidak maksimal. Akhirnya dokter lebih bergantung pada obat," kata JK.

JK itu menjelaskan. Menurutnya kondisi tersebut membuat dokter cenderung tidak percaya pada hasil diagnosisnya sendiri. Lalu memberikan obat pada pasien dalam jumlah banyak.

JK mengemukakan, salah satu cara termudah untuk memangkas tindak korupsi dalam kasus pengadaan obat ini adalah dengan mengubah aturan kerja praktik dokter. Sehingga para dokter dapat fokus memeriksa pasiennya secara leluasa.

Dengan begitu, diagnosa yang diberikan akan lebih akurat. Kemudian dokter pun mampu memberikan obat yang tepat untuk penyembuhan penyakit.

"Jadi jumlah obat yang diberikan sedikit, tapi tepat," kata JK.

Jika hal tersebut sudah dijalankan, ia yakin biaya obat di Indonesia dapat ditekan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika