REPUBLIKA.CO.ID, GIANYAR -- Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat mengatakan, pemerintah sedang mematangkan rencana integrasi bantuan sosial secara inklusif. Ke depannya, pemerintah akan mengintegrasikan kartu keluarga sejahtera (KKS) dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurut Harry, KKS yang akan diintegrasikan merupakan KKS baru yang telah dimodifikasi dari format sebelumnya. KKS yang baru dapat digunakan sebagai ATM dan sarana menukarkan bansos lainnya seperti beras sejahtera (rastra), minyak goreng, gula, dan tepung di e-warung.
"Ke depan, KKS akan berkonsep family saving account di mana bansos untuk keluarga dapat difasilitasi dengan satu kartu. Nanti juga secara bertahap akan diintegrasikan dengan KIS dan KIP," ujar Harry kepada Republika.co.id di Gianyar, Bali, Ahad (9/10).
Untuk integrasi KIP dan KIS, saat ini kementerian terkait yakni Kemendikbud dan Kemenkes sedang melakukan verifikasi data. Pada 2017, kata Harry, rencananya integrasi ini akan mulai diujicobakan.
Kemensos saat ini masih melakukan sinkronisasi data penerima bansos, yakni antara bantuan rastra dengan program keluarga harapan (PKH). Sinkronisasi dilakukan untuk mengintegrasikan program bansos ke dalam satu KKS.
"Warga yang mendapat rastra belum tentu menerima program PKH. Untuk itu semua data harus kita sinkronkan termasuk data dari kementerian dan lembaga lain," kata Harry.
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan integrasi penyaluran bansos dalam KKS akan bertujuan mengatasi kekurangan dan kendala dalam proses sebelumnya. Khofifah menyebut ada keluhan tentang kualitas bantuan beras dan pemotongan bantuan yang bisa diatasi dengan KKS format baru.
"Sebab, nantinya pencairan bansos dilakukan secara nontunai dengan fasilitas satu KKS. KKS pun dilengkapi pin yang hanya diketahui oleh pemegang kartu sehingga lebih aman digunakan," tutur dia.
Pada 2016, kata dia, ada enam juta warga yang tercatat menerima bantuan PKH. Pihak Kemensos menargetkan adanya satu juta penerima PKH sudah dapat difasilitasi oleh KKS format baru pada akhir 2016. Pada 2017, diperkirakan ada tambahan sekitar dua juta warga penerima PKH yang akan menggunakan KKS terintegrasi.