REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA --- Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo berharap terminal Tirtonadi tetap dikelola oleh Pemkot Surakarta. Setelah sebelumnya Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan berencana mengambil alih pengelolaan terminal tipe A tersebut.
Terminal Tertinadi diproyeksikan sebagai terminal terbaik dan menjadi percontohan bagi terminal di daerah lainnya. Meski pengelolaannya dilakukan oleh Pemkot Surakarta namun kata dia kemungkinan asetnya ditarik oleh Pemerintah pusat.
“Saat ini sedang dicarikan regulasinya jika dikelola pemkot. Apakah nantinya asetnya juga ditarik pemerintah pusat kami pun tidak mempermasalahkannya,” tutur Rudyatmo usai meninjau terminal Tirtonadi pada Senin (26/9) siang.
Ia mengungkapkan jika terminal dikelola pemkot, maka Pemerintah pusat harus mengembalikan personel dan perlengkapan yang sebelumnya sudah diserahkan.
Ia berharap dalam waktu dekat ada kejelasaan mengenai pengelolaan Terminal Tirtonadi. Karena ini untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2017 dan pembahasan Rancangan APBD 2017 belum juga selesai. Kata dia jika terminal dikelola Pemerintah Pusat maka untuk anggaran perawatan diserahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat.
“Tapi kalau di kelola pemkot akan segera di anggarkan pengelolaannya, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyusun anggaran operasional dan perawatan terminal KUA dan PPAS APBD 2017. Itu akan mulai disusun paling lambat awal Oktober nanti, makanya harus ada kejelasan dan biar disiapkan anggarannya,” katanya.
Menurutnya pengelolaan terminal Tertindas ke depannya lebih baik dan pengawasannya pun lebih mudah bila diserahkan pada Pemkot Surakarta. Sebab ia khawatir jika pemerintah pusat mengambil alih akan akan kesulitan dalam melakukan pengawasan.
“Jangan sampai dengan sudah dibangun sedemikian rupa ini malah amburadul saat dikelola Pemerintah Pusat. Kan mereka tidak punya SDM, ada rencana itu tetap di kelola Pemkot nanti Pemerintah Pusat pengawasannya,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika