REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut meminta Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) agar lebih bisa menjaga hutan di wilayah Garut. Sebab, salah satu faktor penyebab bencana banjir akibat luapan Sungai Cimanuk yang menelan puluhan korban adalah hutan gundul.
Wakil Bupati Kabupaten Garu Helmi Budiman mengatakan, hutan yang ada di selatan Garut milik perhutani dan BKSDA. "Kami sangat tegas kepada Perhutani agar segera memperhatikan itu (hutan) milik perhutani atau BKSDA harus dipelihara," kata Helmi kepada Republika.co.id, Rabu (21/9).
Selain itu, dikatakan Helmi, pemeliharaan hutan juga dilakukan agar tidak lagi terjadi illegal loging. Di sana, ada Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
PHBM merupakan win-win solution antara kebutuhan masyarakat dan hutan agar selalu terjaga. Tapi, pada pelaksanaannya sering kali tidak sesuai.
"Tidak sesuai konsep yang kami inginkan itu yang terjadi," ujarnya.
Ia menerangkan, pemkab sudah sejak lama memberikan peringatan kepada perhutani dan BKSDA. Helmi juga mengaku, pihaknya sudah beberapa kali ke lapangan. Menurutnya, sebenarnya hutan harus dijaga oleh perhutani dan BKSDA.
Kerusakan hutan, menurut Helmi, bisa dikatakan menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Selain itu, penyebab lainnya karena curah hujan sangat tinggi.
Untuk mengantisipasi illegal loging, pemkab sudah melakukan beberapa langkah. Tahun lalu, Pemkab Garut bersama jajaran Kodim dan Polres Garut sudah meminta dan menggerakan masyarakat supaya illegal logging tidak terus bertambah.
Dikatakan dia, untuk menanggulangi kerusakan hutan banyak faktor yang harus diperhitungkan. Salah satunya, bagimana cara memelihara hutan.
"Garut ini wilayah kabupaten pertanian, kalau kabupaten pertanian hutannya terganggu, artinya airnya pun terganggu, pertanian bagaimana kalau airnya terganggu," jelas Helmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
