REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar menilai keputusan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, terlalu tergesa-gesa. "Keputusan Menko Maritim untuk melanjutkan reklamasi pantai utara terlampau tergesa-gesa, mengingat belum ada perubahan status hukum dan kajian ilmiah yang komprehensif atas proyek tersebut," katanya di Jakarta, Selasa (20/9).
Menurutnya reklamasi di kawasan Teluk Jakarta secara faktual mengancam lingkungan hidup, obyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. Dengan demikian, lanjutnya, hal itu dinilai menjadi aneh bila keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi tanpa ada uji publik dan kajian mendalam.
"Sebaiknya kajian terkait reklamasi ini diserahkan kepada lembaga independen dan institusi akademik untuk menilai secara utuh kelayakan proyek ini," ujarnya. Dengan melakukan berbagai langkah tersebut diharapkan muncul solusi yang lebih komprehensif dan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.
Politikus PKS itu memandang kebijakan Pemerintah terkait reklamasi dapat disebut dengan infrastructure minded, yaitu kebijakan yang berparadigma semua persoalan dapat diselesaikan dengan pembangunan yang bersifat megaproyek. Seharusnya pendekatan pembangunan pesisir pantai utara Jakarta, Banten, dan Jawa Barat juga dilihat dari sisi ekologis maupun sosiologis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
