REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis TKI dari Departemen Riset dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Ridwan Wahyudi mengaku tidak rela jika urusan dan perhatian Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid terpecah lantaran sibuk mengurus politik dan Pilgub DKI.
Menurut dia, Nusron tidak serius mengurus TKI di luar negeri setelah ia menjadi Ketua Tim Sukses salah satu calon gubenur dalam Pilgub KI 2017. "Nusron cari aman dalam konteks politik kekuasaan. Dia sudah meyakini bahwa peta politik 2019 adalah milik Jokowi dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi," kata Ridwan dalam keterangan resminya, Ahad (19/9).
"Karena itu," kata dia melanjutkan, "meskipun Nusron merangkap jabatan, Jokowi pun tak akan mengusik karena Nusron bagian partai Golkar."
Ridwan menyatakan, selama ini Nusron hanya berorientasi pada kekuasaan, sehingga ia bersedia menjadi kepala BNP2TKI itu juga karena kekuasaan, bukan karena ingin melayani TKI.
Ia pun menyarankan agar seluruh TKI membuat petisi untuk menggugat Nusron yang rangkat jabatan. "Hanya pilihan itu yang bisa kita lakukan," ucap dia menjelaskan.