REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Pius Ginting menilai meskipun pemerintah menjanjikan kompensasi kesejahteraan bagi nelayan akibat reklamasi tak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang akan berdampak jangka panjang.
Pius menjelaskan dampak dari reklamasi pertama, bahan material yang digunakan untuk reklamasi mencemari laut dan menutup permukaan laut dan merusak ekosistem laut. Kedua, dampak pada nelayan adalah berkurangnya akses dan lahan tangkap para nelayan.
"Dengan tertutup reklamasi, wilayah tangkap nelayan menjadi tertutup. Pun, jika nelayan memang diizinkan untuk berlayar pada 12 mil lepas pantai belum tentu mendapatkan tangkapan yang lebih banyak," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/9).
Ia melanjutkan dalam segi lingkungan reklamasi menyebabkan tertutupnya mulut sungai sebagai lajur aliran air dari kota menuju laut. Hal ini menyebabkan sirkulasi air menjadi terhambat dan Jakarta akan semakin berpotensi banjir.
Pius mengatakan, sedimentasi yang dibawa oleh arus sungai akan semakin tertahan pada bibir sungai dan tak bisa mengalir akibat reklamasi. Hal ini membuka peluang meluapnya aliran air pada perkotaan.
Ia menilai rencana reklamasi sedari awal memang bertentangan dengan konsep desentralisasi kota. Pembangunan wilayah semestinya dikembangkan secara merata di daerah daerah. Mengingat Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi pulau yang besar.
Meski sudah terlanjur dilakuan reklamasi, Pius menilai kedepan pemerintah harusnya tetap tidak melakukan reklamasi. Lahan yang saat ini ada akan lebih baik digunakan sebagai penghijauan dan penanaman mangrove. Hal tersebut jauh lebih berdampak positif ketimbang melanjutkan reklamasi untuk keperluan properti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika