REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari lembaga kajian Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak masuk akal dilakukan di tengah upaya penghematan pemerintah.

"Menjadi tidak masuk akal pemerintah berencana menaikkan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD, sebab Indonesia disebut-sebut sedang berhemat, pemangkasan anggaran di mana-mana terjadi," ujar Pangi, Kamis (1/8).

Pangi menekankan, atas dasar penghematan, saat ini seluruh kementerian dan lembaga harus merelakan anggarannya dipangkas. Sehingga menjadi aneh apabila gaji dan tunjangan DPRD dinaikkan.

Menurut dia, alasan yang sempat mengemuka bahwa kenaikan gaji DPRD untuk mengurangi kasus korupsi di daerah hanya merupakan dalih, alibi dan cerita lama. Dia menegaskan, tidak ada korelasi antara kenaikan gaji dan tunjangan dengan berkurangnya praktik korupsi.

"Siapa yang bisa menjamin kenaikan gaji menghilangkan korupsi. Bukankah yang sudah ditangkap KPK sekarang adalah anggota DPR dan DPRD yang gajinya sudah tinggi, rekeningnya 'gendut' dan punya harta di mana-mana," ujar Pangi.

Sebelumnya, dalam acara Rakornas Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (ADKASI), muncul usulan dari anggota DPRD agar pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD. Mereka beralasan selama 13 tahun tidak pernah merasakan kenaikan gaji dan tunjangan. Mereka juga mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan untuk mencegah praktik korupsi.

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu menyatakan menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan DPRD. Menurut Presiden, kenaikan gaji dan tunjangan tidak dilakukan dalam waktu dekat karena pemerintah tengah berhemat, namun tidak akan sampai menginjak tahun depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika