REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar tak sepakat dengan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) yang ingin DPRD dinaikkan gajinya.
"Watak miskin empati agaknya seringkali menjadi watak anggota DPRD yang minta naik gaji itu. Bagaimana mungkin mereka tega minta naik gaji di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat, apalagi dompet negara juga bokek," katanya, Kamis, (1/9).
Menurutnya, banyak penelitian menyebutkan gaji tinggi tidak menjamin korupsi akan turun. Sebab determinasi perilaku korup bukan masalah gaji tetapi sikap rakus dan pola hidup.
Seperti diketahui Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka menilai kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting untuk menghindari kasus korupsi.
Baca juga, Formappi: Kenaikan Gaji DPRD Sebuah Ironi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
