REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan komunikasi dan menggandeng ormas dan tokoh agama untuk ikut serta dalam penanggulangan terorisme. Setelah bertemu untuk berkomunikasi dengan dua ormas islam yang berpengaruh seperti PBNU dan Muhammadiyah serta tokoh agama lainnya seperti Franz Magnis Suseno atau yang lebih dikenal Romo Magnis, kali ini BNPT bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan pihaknya dan sebagian masyarakat telah mengetahui pengaruh dan penyebaran paham radikalisme di Indonesia saat ini sudah sangat luar biasa. Apalagi penyebaran paham radikal itu berhubungan dengan konsep-konsep agama ataupun akidah yang artinya ada suatu konsep semacam jihad ektrim.
“Yang bisa meluruskan itu adalah para ulama. Jadi kita ingin bekerjasama dengan para ulama dimanapun berada.Karena jaringan para ulama ini ada mulai dari tingkat pusat sampai pelosok daerah atau desa. Jadi kita mohon bantuan kepada MUI ini untuk bisa menurunkan para dai-dainya atau ulama-ulamanya untuk membantu kita dalam memberikan pencerahan kepada orang-orang yang terpengaruh paham radikalisme termasuk kepada keluarga-keluarga,” ujar Kepala BNPT Suhardi Alius dalam pertemuan dengan MUI di kantor MUI, Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta, Senin (29/8).
Dalam pertemuan tersebut Komjen Pol Suhardi Alius didampingi Deputi I BNPT bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI. Abdul Rahman Kadir, Direktur Pencegahan Brigjen Pol Hamidin dan Direktur Perlindungan Brigjen Pol Herwan Chaidir diterima oleh Ketua Umum MUI, DR (Hc) KH Ma’ruf Amin didampingi Sekjen MUI KH Anwar Abbas, Wasekjen MUI KH Amirsyah Tambunan dan jajaran pengurus MUI lainnya
Suhardi juga melihat bahwa peran keluarga juga sangat penting dalam melakukan upaya agar keluarganya tidak mudah terpengaruh paham radikal terorisme, sehingga ada kepedulian pada keluarga tersebut untuk dapat mengawasi putra putrinya dalam rangka mengatasi radikalisme. Dan bentuk pencegahannya bisa dengan konsep deradikalisasi dan kontra radikalisasi
“Kalau dengan deradikalisasi kami memohon kepada para ulama-ulama yang punya kemampuan untuk memberikan suatu pencerahan kepada orang yang sudah terpengaruh paham radikalisme. Sedangkan untuk kontra radikalisasi yakni untuk orang-orang yang belum terpengaruh paham tersebut," katanya.
Untuk itu dirinya memohon kepada para ulama untuk dapat mengambil alih dan bersama-sama dalam melakukan upaya untuk memberikan pencerahan ataupun pemahaman agama yang benar kepada masyarakat mengenai hal itu. “Ini karena kemampuan anggota kita juga terbatas terhadap pengetahuan agama tersebut,” ujar pria yang pernah menjabat Kabareskrim Mabes Polri dan Kapolda Jawa Barat ini.
Sementara itu Ketua Umum MUI, DR (HC) KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Terorisme itu bersumber dari radikalisme, dan radikalisme itu bersumber dari distorsi pemahaman.
“Oleh karena itu langkah yang ditempuh adalah memberikan pemahaman yang benar supaya tidak terjadi distorsi. Jadi kita akan melalui buku-buku, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi dan sebagainya. Jadi kita akan melakukan pencerahan bahwa radikalisme itu merupakan sesuatu hal yang keliru,” ujar Ma’ruf Amin
Kemudian bagi mereka yang sudah terkena paham radikal, pihaknya juga akan melakukan deradikalisasi untuk mengembalikan mereka kepada paham yang benar. “Itu juga menjadi masalah besar. Kita akan menyasar kepada mereka-mereka yang pernah menjalani masa hukuman dan juga anak-anak yang diduga sudah terkena paham radikal tersebut,” ujarnya.
Dirinya akan berusaha semaksimal bahwa upaya penanggulangan paham radikal terorisme itu bisa berjala
Apalagi menurutnya bahwa MUI sendiri dulunya juga punya Tim Penanggulangan Terorisme (TPT) yang akan diefektifkan kembali kinerjanya setelah selama ini slowdown sejak lahirnya BNPT. “Dan tentunya kita juga akan bekerjasama bersama BNPT jika memperoleh informasi-informasi, sasaran-sasaran, gerakan-gerakan kelompok radikal tersebut maka kita akan tentukan juga arah counter-nya,” ujarnya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika