REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen pemerintah pusat untuk merealisasikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dipertanyakan pihak legislatif. Pada awal menjabat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjanjikan Provinsi Maluku bakal dijadikam sebagai lumbung ikan tuna terbesar di dunia.
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mempertanyakan pernyataan Menteri Susi tersebut. Itu lantaran pihaknya belum pernah diajak bicara mengenai program LIN oleh pemerintah. "Kementerian Kelautan dan Perikanan sejauh ini belum komunikasikan program LIN ke DPR. Sama halnya dengan poros maritim juga hingga hari ini belum dikomunikasikan," kata Firman kepada wartawan di Jakarta, kemarin,
Firman menagih, jika program LIN masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, harusnya didiskusikan dulu dengan DPR. Dia meyakini, program tersebut dapat menjadikan Maluku sebagai pusat pengembangan sektor perikanan terkemuka di Indonesia, bahkan dunia.
"Berbicara tentang LIN, ini luas. Mulai dari tempat pengumpulan stok ikan, hingga menaksir harga jual di pasaran. Tentu program ini sangat produktif bagi pengembangan sektor perekonomian wilayah timur Indonesia. Saya sangat yakin LIN mampu menopang pembangunan daerah," jelasnya.
Pptensi sumber daya ikan di Maluku diperkirakan sekitar sejuta ton dengan jumlah tangkapan sekitar 80 persen per tahun (ZEEI, 1998). Daerah tangkapan dibagi dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP Laut Banda, WPP Laut Seram dan Teluk Tomini, serta WPP Laut Arafura. Produksi perikanan di Maluku pada 2012 mencapai 551.345,5 ton dengan nilai Rp 2,7 triliun menurut BPS Maluku tahun 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
