REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DRPD DKI Jakarta, Ruddin Akbar Lubis, mempertanyakan kinerja pemerintah pusat dalam memberantas mafia daging. Ia menilai mahalnya harga daging dikarenakan adanya oknum preman yang menguasai proses distribusi dari hulu.
Politisi asal partai Golkar tersebut meminta seharusnya pemerintah pusat menggelar investigasi untuk mengusut adanya dugaan mafia daging. Menurut dia, permainan mafia daging secara masif hanya dapat dilakukan di tingkat pusat.
"Jangan hanya salahkan DKI. Apa pusat sudah berupaya maksimal? Kalau pusat sudah, DKI tinggal terima (efek) dominonya saja. Jadi jangan di balik masalahnya di DKI, padahal masalahnya di pusat. Kalau pusat berani memberantas juga cepat selesai," katanya di Jakarta, Kamis (11/8).
Ruddin mengatakan kasus mafia daging yang sempat menjerat mantan Ketua Umum PKS Lutfi Hasan Ishaq masih berkaitan dengan tingginya harga daging saat ini. Dari hasil persidangan Lutfi, ia menyebut setidaknya 15 ribu rupiah dari harga daging per kilo merupakan 'jatah preman'.
"Kalau di pengadilan (kasus Lutfi) total bisa 15 ribu cuma buat sogokan jalur aja, berantas dulu dong itu. Sangat tidak tepat kalau cuma salahkan DKI, ini berantasnya hulu dulu baru ke hilir, di DKI paling ada tapi tidak signifikan. Soalnya di pusat kan aman-aman aja," jelasnya.
Sebelumnya, Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution menuding praktek mafia daging masih berlangsung dengan jumlah besar di Ibu Kota. Ia menjelaskan para pedagang masih dipaksa membeli sembako dari distributor yang ditetapkan oleh oknum 'preman' pasar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika