REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, persoalan pembebasan tanah untuk Bandara Kulonprogo sudah ada titik terang. Pemda Yogyakarta bersama Badan Pertanahan Nasional telah melakukan pembebasan tanah dan menurut hasil pengamatan cukup baik.
"Dengan adanya titik terang ini saya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta yang telah secara proaktif ikut menyelesaikan persoalan tanah bakal calon Bandara Kulonprogo ini," katanya, Ahad (7/8).
PT Angkasa Pura I, terang Budi, telah menyiapkan dana Rp 4,146 triliun sebagai ganti rugi tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bandara Kulonprogo. Dana tersebut akan segera dibayarkan mulai 22 Agustus 2016.
PT Angkasa Pura I juga harus melakukan pembangunan bandara lebih cepat. Bandara Kulonprogo ditargetkan akan dapat dioperasikan pada 2019.
"Bandara baru ini dapat menampung jumlah penumpang empat kali lipat dibanding Bandara Adisutjipto. Pada tahap pertama, bandara ini memiliki kapasitas tampung 15 ribu penumpang dan 28 pesawat berbadan lebar sekelas Boeing B-777," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika