Jumat 05 Aug 2016 19:00 WIB

Kasus Haris Azhar Harus Segera Dimediasi

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (3/7).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (3/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta Polri, TNI dan BNN melakukan mediasi dengan Koordinator KontraS Haris Azhar terkait curhatan terpidana mati Freddy Budiman adanya dugaan keterlibatan oknum dalam bisnis narkoba.

"Saya harap segera dimediasi, karena kalau diteruskan tidak ada yang diuntungkan sehingga yang diuntungkan bandar-bandar narkoba," kata Charles, Jumat (5/8).

Dia menilai, informasi yang diberikan Haris bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan institusi Polri, TNI maupun Badan Narkotika Nasional. Namun menurut dia, informasi tersebut tampaknya untuk sama-sama mencari jalan tengah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

"Kalau ribut-ribut yang diuntungkan bandar-bandar melihat penegak hukum di Indonesia seperti ini, harusnya ada perbaikan," ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu meyakini Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso (Buwas) bisa memfasilitasi untuk melakukan mediasi dengan Haris terkait informasi yang dituliskan di media sosial tersebut. Dia mengatakan, mediasi itu harus segera dilakukan sehingga jangan sampai gaduh dan meluas kemana-mana.

"Kita tidak perlu fokus dengan isu-isu ini, harus fokus ke suatu hal yang jauh lebih penting. Kita akui penegakan hukum narkoba belum sempurna, kita harus ambil pesan itu," katanya.

Selain itu, Charles meminta kepada pihak yang melaporkan Haris untuk segera mencabut dan dilakukan mediasi agar menemui jalan tengah. Dia menilai, seharusnya pihak yang melaporkan itu melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum membuat laporan.

"Jika sudah investigasi dan merasa difitnah silakan saja, tapi kalau sekarang terkesan prematur dan reaktif. Ini tidak menguntungkan siapapun, jadi lebih baik mediasi saja," katanya.

Dia menilai, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bantu untuk mediasi seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah maupun lainnya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement