REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi para bakal calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada serentak periode Februari 2017. Menurut Wasekjen Golkar Ali Mochtar Ngabalin, hal itu dilandasi sikap partai yang tidak ingin mencalonkan sosok-sosok terkait tindak pidana korupsi.
"Ini salah satu visi dari Ketua Umum Setya Novanto yang ingin memberantas tindak pidana korupsi di dalam partai Golkar," kata Ali ketika akan mengajukan permintaannya tersebut di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/8).
Adapun untuk saat ini, lanjut dia, Golkar mengingingkan penilaian KPK untuk calon pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, bupati dan para wakil di daerah Indonesia timur yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Partai Golkar sendiri baru memetakan tujuh sosok yang diajukan menjadi kepala daerah, kata Ali.
Ali sendiri menegaskan Partai Golkar akan menindak keras para kader, terutama para calon yang diusung dalam pilkada, jika terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Jika ada calon kepala daerah tersangkut korupsi, pimpinan tertinggi partai tidak segan membatalkan keikusertaan tokoh itu dalam pilkada.
"Kami tidak ingin calon dari Golkar bermasalah. Kami juga tidak mau, misanya ketika baru terpilih, langsung ditahan," tutur Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika