REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Presiden Joko Widodo masih mengedepankan konsolidasi politik dalam melakukan perombakan memteri.
Sebagai bukti, kuri kabinet ini masih banyak diduduki oleh orang parpol ketimbang orang yang profesional di bidangnya.
"Reshuffle mengutamakan konsolidasi politik ketimbang ekonomi dan lain sebagainya. Jadi saya lihat kabinet ini masih diisi oleh Parpol bukan diisi oleh profesional. Ada profesionalnya tapi lebih banyak politik," kata Fadli di Gedung DPR RI Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/7).
Padahal, lanjut wakil ketua DPR tersebut, Presiden harus sangat cermat dalam memilih pembantunya. Jangan sampai, presiden hanya melakukan uji coba dalam melakukan bongkar pasang kabinetnya.
"Sekarang ini sudah dua kali tambal sulam. Ada yang baru setahun sudah diganti. Kita tidak ingin Kabinet Kerja nanti menjadi Kabinet Kerja trial and error (uji coba)," ucap Fadli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil perombakan kabinet (reshuffle) jilid ke-2 di Istana Merdeka, Rabu (27/7).
Sejumlah menteri ada yang diganti dan ada yang digeser ke posisi yang baru. Berikut nama menteri baru dalam kabinet kerja Jokowi-JK:
1. Wiranto sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang digeser menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli
2. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignatius Jonan
3. Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said
4. Airlangga Hartanto sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin
5. Muhajir Effendy sebagai Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan
6. Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggantikan Marwan Jafar
7. Asman Abnur sebagai Menpan RB menggantikan Yuddy Chrisnandi
8. Sri Mulyani Indrawati sebagi Menkeu menggantikan Bambang Brodjonegoro
9. Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang digeser menjadi Kepala BPN
Ikuti Whatsapp Channel Republika