REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengkritisi reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf yang dilakukan jelang akhir pemerintahan pada 20 Oktober. Deddy menegaskan, PDIP tak akan menarik para menterinya di kabinet hingga pemerintahan Jokowi berakhir 20 Oktober mendatang.

"PDIP sendiri selama ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet," kata Deddy, Senin (19/8/2024).

Jabatan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham) kini resmi diemban politikus Gerindra Supratman Andi Atgas setelah politikus PDIP Yasonna Hamonangan Laoly kena reshuffle. Sedangkan beberapa menteri dari PDIP yang masih di kabinet di antaranya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menseskab Pramono Anung.

Deddy mengeklaim alasan PDIP tak menarik menteri demi komitmen memegang teguh amanah. Deddy merasa PDIP punya tanggungjawab moral untuk menemani Jokowi hingga lengser.

"Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir," ujar Deddy.

Walau demikian, Deddy menegaskan Presiden Jokowi berhak mengganti semua menteri, termasuk dari PDIP. Deddy menyatakan hanya Jokowi yang bisa "mengusir" PDIP dari kabinet.

"Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika Presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet," ujar Deddy.

Presiden Jokowi diketahui telah melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Tiga menteri, yakni Menkumham Menteri ESDM, serta Menteri Investasi-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) diganti. Menkumham Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Atgas. Menteri ESDM Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sedangkan posisi Menteri Investasi-BPKM yang sebelumnya dijabat Bahlil digantikan oleh Rosan Roeslani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika