REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik. 

Karena itu, terkait isu adanya kabar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan kena reshuffle kabinet, PDIP menghormati hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo.

“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Hasto menegaskan sejak awal partai tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi, meski mengantarkan kemenangan dua kali Pemilu untuknya. Hasto pun menegaskan, sejak awal partai selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet.

“Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” ujar Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini justru menyinggung bagaimana berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.

“Jadi itu seharusnya juga dipakai, bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” ucap Hasto.

 

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju jelang kelengserannya.

 

Salah satu nama yang mencuat kena reshuffle yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Posisi Menkumham diisukan akan diisi oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika