REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo saat menjabat gubernur DKI Jakarta pernah menggagas program kampung deret. Program itu bertujuan mengentaskan permukiman kumuh di Ibu Kota. Namun di masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, program tersebut berhenti.

Basuki alias Ahok membantah menyebut program kampung deret dihentikan. Ia merasa program itu terhambat lantaran permasalahan sertifikat tanah.

Menurut dia, warga yang tinggal di pemukiman kumuh tak mempunyai sertifikat atas lahan yang ditinggalinya. "Kampung deret bukan berenti tapi masalah tanah, karena kebanyakan rumah kumuh itu dudukin tanah orang. Dan kita gak bisa beli, gak bisa beli tanah yang didudukin, kecuali ketemu kesepamahaman," katanya di Balai kota, Senin (25/7).

Ahok mengatakan penundaan program tersebut karena masih ada solusi lain yang bisa ia lakukan. Ia lebih memilih mendahulukan program rumah susun (rusun) untuk menyelesaikan masalah kurangnya ketersediaan tempat tinggal di Ibu Kota.

"Kayak kamu sekolah dulu, kerjakan dulu soal yang mudah. Yang susah tinggal dulu, iya dong. Ngapain kamu ngurusin sesuatu yang susah. Ya terus kita cari saja," ujarnya.

Sebelumnya, di masa Jokowi, sempat digagas pembangunan kampung deret yang terdiri atas 262 rumah di Petogogan, Jakarta Selatan. Selain itu masih ada 38 titik kampung deret lain yang awalnya direncanakan dibangun di Ibu Kota dengan total rumah mencapai 900 unit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika