REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan saat ini publik tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reklamasi di Teluk Jakarta.
Menurutnya masyarakat menantikan apakah Presiden Jokowi akan setuju dengan putusan Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta yang menghentikan secara permanen proyek reklamasi di Pulau G dan pembongkaran di beberapa pulau lainnya. Atau justru Jokowi mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tetap ingin reklamasi dilanjutkan.
"Itu yang ditunggu publik, bagaimana tanggapan Presiden Jokowi terkait keputusan Komite Gabungan dan surat Ahok. Apakah reklamasi akan dilanjutkan atau tidak," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade, Jumat (22/7).
Sebelum Komite Gabungan memutuskan menghentikan reklamasi Pulau G, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah memutuskan penghentian reklamasi di Teluk Jakarta pada 13 April 2016.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Mei 2016, di mana putusannya izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang diterbitkan Ahok kepada anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudera, dinyatakan batal atau tidak sah.
Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G merujuk pada SK Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 yang diterbitkan Ahok pada 23 Desember 2014. Izin dikeluarkan sebulan setelah Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo pada 19 November 2014.
"Komite Gabungan sudah memutuskan, KKP dan Komisi IV DPR sudah memutuskan, pengadilan juga. Presiden harus menyampaikan sikap," ujarnya.
Ia melanjutkan, jika pulau reklamasi hanya 'memanjakan' sebagaian kelompok masyarakat saja, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan rekomendasi Komite Gabungan sekaligus menghentikan polemik reklamasi di Jakarta.
Jokowi sudah seharusnya menunjukkan the real leader terkait reklamasi. Sehingga tidak ada kesan bahwa Jokowi bisa diatur-atur oleh Ahok. Apalagi Ahok sangat percaya diri menghadapi semuanya karena memegang kartu truf.
"Ahok sangat percaya diri melawan Komite Gabungan, melawan DPR, bahkan Ahok sekarang terlihat membela Agung Podomoro karena dia terkesan bisa memaksa Jokowi untuk tetap melanjutkan reklamasi," jelas Andre.
Ikuti Whatsapp Channel Republika