REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai aparatur pemerintahan di DKI Jakarta masih kurang cekatan merealisasikan program kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut dia, hal itu membuat program Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok itu belum bisa terserap dengan baik ke masyarakat miskin. Pernyataan itu menanggapi data Badan Pusat Statistik yang mengungkap angka kemiskinan DKI Jakarta per Maret 2016 yang meningkat, 15.630 orang.
"Saya rasa untuk kebijakan sudah cukup, hanya mungkin perangkat kerja dan aparaturnya mesti harus ditingkatkan kerjanya. Harus lebih sensitif dengan data ini," ujar dia kepada Republika.co.id, Selasa (19/7).
Ia mencontohkan beberapa program Gubernur Ahok, seperti pendidikan dan kesehatan. Faktanya, saat ini Ahok telah menggratiskan pendidikan dan kesehatan, bahkan beberapa sampai jenjang pendidikan tinggi. Beberapa mahasiswa mendapatkan seleksi untuk mendapat bantuan 18 juta per tahun.
Kemudian tentang harga kebutuhan pokok, menurut dia, ini kebijakan bersama antara pemprov DKI dan pemerintah pusat. Sebab, ia mengatakan, tidak bisa urusan sembilan bahan pokok (sembako) diserahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI.
Sedangkan, untuk perumahan, Pemprov DKI sudah gencar membangun rumah susun (rusun) bagi rakyat miskin. Beban masyarakat dinilainya jauh lebih ringan untuk permukiman karena mereka mendapatkan subsidi dengan biaya lebih murah, jauh dari biaya dari mereka yang mengontrak rumah.
"Biasanya mereka ngontrak rumah Rp 500 ribu per bulan, di rusun bisa Rp 300 ribu per bulan," kata dia.
Masalah lain, menurut dia, muncul dari warga beridentitas dari luar Jakarta. Setiap tahun, jumlah orang yang datang ke Jakarta dan menetap di Ibu Kota terus meningkat. Apalagi, menurut dia, semakin banyak pelayanan gratis yang diberikan Pemprov DKI kepada warga DKI yang akan menarik banyak orang daerah ke Jakarta.
Bagi dia, selama pendatang mengadu nasib memiliki keahlian maka itu tidak masalah. Namun, bila mereka yang datang ke Jakarta tidak memiliki keahlian maka akan menambah jumlah masyarakat miskin di Jakarta.
Sebelumnya, BPS mengungkapkan angka kemiskinan DKI meningkat 15.630 orang untuk Maret 2016 dibandingkan pada Maret 2015. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jakarta disebabkan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan pada bulan Maret 2016.
BPS mengungkapkan, penyebab peningkatan angka garis kemiskinan adalah peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
