REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan kunci pelayanan terhadap masyarakat terletak pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Untuk itu, ia meminta seluruh pegawai di kecamatan dan kelurahan di Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

"Kunci pelayanan masyarakat itu sebetulnya justru ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Maka dari itu, camat dan lurah harus berlaku selayaknya estate manager di wilayahnya masing-masing," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Dia menilai sampai dengan saat ini, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah terlalu banyak. Sedangkan, menurutnya, di ibu kota tidak diperlukan banyak pegawai.

"Makanya, saya tegaskan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan harus selalu ditingkatkan. Dengan begitu, tidak perlu banyak-banyak pegawai," ujar Ahok.

Sementara itu, dia menuturkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus berlaku sebagai kontraktor dan konsultan. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah PNS di DKI, pihaknya membuat moratorium PNS.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan dengan dilakukannya moratorium tersebut, maka setiap tahun dapat dipastikan ada PNS yang pensiun, sehingga jumlahnya akan berkurang secara berangsur-angsur.

"Makanya kami enggak mau terima PNS baru dulu. Kan ada yang mau pada pensiun sekarang, biarkan saja dulu. Untuk PNS baru nanti diadakan secara bertahap, sedang kami kaji. Intinya, kami ingin semua PNS betul-betul bekerja," ungkap Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika