REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Pusat Pelaporan dan Arus Transaksi Keuangan (PPATK) ikut dilibatkan guna menelusuri aliran dana pembelian lahan rusun Cengkareng Barat.

Basuki alias Ahok berharap PPATK bisa mengetahui siapa dan berapa banyak uang yang diterima guna menggolkan proyek pembelian lahan itu. Padahal lahan tersebut sebenarnya sudah dimiliki Pemprov. Akan tetapi kembali terjadi penjualan lahan itu dari perseorangan.

"Kalau gitu kesimpulannya makanya mesti bawa ke bagian aparat saja, biar dipanggilin semua KPK semua biar ketauan, ditelusuri aja PPATK duitnya ke mana," katanya di Balai Kota, Rabu (29/6).

Ahok menilai tak mungkin dana pembelian lahan sejumlah Rp 600 miliar berada dalam bentuk kontan. Apalagi menurutnya, oknum penggelap dana itu tak mungkin meletakkan dana kontannya di dalam rumah.

"Nah itu ditelusuri aja PPATK langsung bisa ketahuan kok. Kamu ditanya kenapa kamu narik uang kontan 200 miliar misalnya kamu mau kasih siapa ya kan logika gitu aja," jelasnya.

Diketahui, pembelian lahan rusun Cengkareng Barat seluas 200 hektare mengalami masalah kepemilikan. Dinas Kelautan, Pertanian dan ketahanan Pangan mengklaim memiliki lahan itu. Sedangkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI mengaku membeli lahan tersebut dari pihak perseorangan atas nama Toety Sukarno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika