Senin 27 Jun 2016 13:56 WIB

Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Sosial Nontunai

Red: Nur Aini
 Seorang penerima bantuan sosial, ilustrasi
Seorang penerima bantuan sosial, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Sosial mulai melaksanakan ujicoba penyaluran bantuan nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang, Jawa Timur.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parwansa menjelaskan perubahan mekanisme ini untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif, sekaligus menghilangkan penyalahgunaan bantuan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dana bansos PKH. Dia mengatakan, sebanyak 74 kabupaten kota akan menjadi proyek percontohan penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan dari tunai menjadi nontunai.

"Presiden telah berkomitmen untuk menghilangkan berbagai praktik penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial dengan nontunai juga bertujuan untuk mengurangi inflasi. Apalagi kalau banyak program bansos menjadi nontunai dan terintegrasi," kata Mensos dalam keterangan tertulis, Senin (27/6).

Pada penyaluran bantuan sosial nontunai di Kota Malang, Mensos menjelaskan kota Malang dijadikan sebagai titik awal pelaksanaan penyaluran bansos nontunai. Untuk penyaluran bantuan nontunai, Kementerian Sosial menggandeng BNI untuk menerbitkan kartu kombo (kartu bisa) yang memiliki multifungsi seperti membeli beras rastra, sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan rumah layak huni, dan program bansos lainnya. "Keluarga miskin yang menerima bantuan PKH bisa langsung menggunakan kartu kombo BNI untuk berbelanja kebutuhan hidup di E-Warung KUBE-PKH yang mempunyai status Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera," katanya.

Dengan adanya simbiosis ini maka para penerima bansos PKH juga bisa mendapatkan manfaat selain bisa belanja juga bisa mendapatkan sisa hasil usaha E-Warung Kube PKH.  BNI mempunyai 10.200 agen Laku Pandai atau lebih di kenal dengan Lembaga Keuangan Digital (LKD). Pemerintah tahun ini akan menyerahkan bantuan sosial PKH sebesar Rp 9,8 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp 12,7 triliun pada 2017 dan untuk beras sejahtera sebesar Rp 21,9 triliun.

Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, sebagai tahap awal uji coba penyaluran bansos nontunai akan menyasar sebanyak 612.816 keluarga peserta PKH.

Selama ini bantuan PKH disalurkan secara tunai lewat PT Pos Indonesia. Untuk penyaluran nontunai melalui Lakupandai/LKD Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan tiga bank yaitu BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement