REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritisi kebijakan impor yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan seharusnya keluar sebagai keputusan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
"Impor ini domain Menko Perekonomian (Darmin Nasution). Pak Menko yang harus tanggung jawab, jangan diserahkan ke Pak Lembong (Menteri Perdagangan) karena semua data harus dijelaskan dan diputuskan di situ," kata Anggota IV BPK Rizal Djalil di Jakarta, Selasa .
Menurut dia, forum rapat koordinasi antarkementerian dan lembaga itu harus menjadi pusat pengambilan keputusan final. Pencocokan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga seharusnya bisa dilakukan dalam rapat tersebut sehingga tercipta kebijakan yang tepat.
"Tapi jangan abaikan juga data Kementerian Pertanian," tambahnya.
Rizal menambahkan, pihaknya sama sekali tidak antipati terhadap impor. Ia hanya meminta agar keputusan impor diambil berdasarkan data kebutuhan, cadangan, yang valid.
"Kami katakan, kalau butuh impor, 'please' (silakan), tapi harus dalam forum dengan data yang akurat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui keputusan impor merupakan keputusan besar yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak sehingga telah dipikirkan secara matang.
"Kebijakan yang demikian besar itu tidak mungkin Seorang menteri jalan sendiri, pasti kami jalan bersama dan forum yang lazim itu memang rakor dengan Menko Perekonomian," sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
