REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) memandang perlu Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki satelit sendiri untuk pelbagai kepentingan ekonomi, politik, maupun pertahanan.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Dahlian Persadha mengkhawatirkan ada pihak asing membeli PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk apalagi BRI ini merupakan satu-satunya bank di dunia yang mempunyai satelit sendiri bernama BRIsat. "Bank Rakyat Indonesia ini 'kan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bisa saja nanti dijual dan dibeli asing, seperti kasus Indosat. Padahal, kementerian strategis juga memakai satelit tersebut. Otomatis informasi yang penting, bahkan rahasia bisa jatuh ke negara lain," kata mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.
Pratama mengemukakan hal itu terkait dengan peluncuran satelit BRI, Sabtu (18/6) sore (waktu Guyana Prancis, Amerika Selatan) atau Ahad pukul 05.00 WIB. Kendati demikian, pakar keamanan siber itu mengapresiasi langkah strategis BRI. Apalagi, dalam jangka panjang, satelit BRIsat ini kemungkinan besar tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga mendukung program pemerintah terutama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Selain Kementerian Pertahanan, kata Pratama, BRI menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan akan ikut menggunakan BRIsat.
BRIsat yang menghabiskan dana lebih dari Rp 3 triliun itu, kata Pratama, mengklaim bisa menghemat Rp 200 miliar per tahun. Bahkan, satelitnya akan digunakan oleh Kementerian Pertahanan.
Satelit yang rencana pengoperasiannya oleh 53 operator itu akan mengangkasa di atas wilayah Papua. BRI pun berharap bisa memperbaiki gangguan di 11 ribu cabang mereka yang tersebar di pelosok Tanah Air, terutama yang berada di daerah terpencil.
Menurut Pratama, keberadaan BRIsat itu juga menjadi pukulan bagi pemerintah. Oleh karena itu, negara harus berani membangun satelit sendiri karena manfaatnya jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
"Banyak pekerjaan yang memerlukan satelit khusus milik pemerintah tanpa campur tangan kepemilikan swasta, apalagi asing," kata Pratama.
Pratama mengingatkan saat ini sudah berlangsung perang informasi. Negara-negara tanpa perangkat dan senjata informasi yang mumpuni jelas menjadi santapan negara lain. Ia berharap Indonesia tidak hanya bisa memiliki satelit sendiri, tetapi juga bisa mempunyai stasiun operator satelit sendiri seperti negara-negara besar lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
