REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan pilihan Presiden Joko Widodo atas Komjen Pol Tito Karnavian untuk menjadi calon tunggal kepala Kepolisian RI yang akan diusulkan kepada DPR bukanlah tanpa risiko.

"Organisasi Polri yang solid berpotensi bergejolak meski tidak akan mengemuka dan mempermalukan Presiden yang memotong sejumlah angkatan dalam regenerasi di tubuh Polri," kata Ismail di Jakarta, Kamis (16/6).

Pengajar hukum tata negara UIN Jakarta itu mengatakan Tito akan menghadapi tantangan internal yang kuat meskipun semua pihak memahami bahwa Tito memiliki kecakapan dan kepemimpinan mumpuni.

Karena situasi yang tidak biasa itu, Ismail menyarankan uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPR harus betul-betul dijalankan serius untuk menggali dan memetakan potensi risiko yang muncul termasuk strategi mengatasinya.

"Bukan hanya DPR yang akan menyimak tapi juga publik sehingga agenda reformasi kepolisian yang menjadi tujuan Presiden bisa dielaborasi dan memperoleh dukungan publik," tuturnya.

Ismail mengatakan penunjukan Tito sebagai calon tunggal Kapolri bukanlah hadiah bagi Tito melainkan beban berat yang menuntut kerja keras, soliditas, dan dukungan politik Presiden.

"Tito yang dipersepsi reformis dan progresif adalah antitesis dan jalan tengah dari kepolisian yang konservatif dan tarik menarik kepentingan dalam pencalonan kapolri sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan Komjen Polisi Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai calon Kapolri. "Nama yang diajukan Presiden adalah Komjen Tito Karnavian," kata Staf Khusus Presiden Johan Budi melalui pesan singkat kepada wartawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika