Selain persoalan ekonomi, SBY juga menyoroti soal penegakan hukum di Indonesia. Catatan ini dikhususkan kepada KPK. SBY menilai, penegakan hukum KPK saat ini menurun. Padahal sebelumnya, KPK tak pandang bulu dan tak tebang pilih dalam penegakan hukum.

Menurut dia, menurunnya dua indikator tersebut karena ada invisible hand yang membuat penegakan hukum menjadi politis. "Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan," ujar SBY.

Soal dinamika politik yang ada saat ini, SBY mengatakan, banyaknya partai politik yang mengikuti dan bergabung ke pemerintah membuat fungsi check and balance serta persoalan oposisi menjadi merosot. SBY juga menilai, adanya keinginan Parpol yang berbondong-bondong masuk ke pemerintah dikarenakan adanya intervensi sehingga membuat internal partai politik menjadi kacau.

"Rakyat merasakan adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Disamping merusak sendi-sendi demokrasi, tindakan demikian juga menciptakan ketidakadilan," ujar SBY.

SBY menilai, jika akhirnya fungsi chek and balance tak berjalan baik, maka akan terjadi potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. SBY sendiri mengambil persepsi bahwa jika kekuasaan menumpuk pada satu kubu maka kekuasaan itu mudah untuk disalahgunakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika