REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Jawa Barat. Prestasi tersebut merupakan kali kelima sejak 2011.
Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa mengumumkan bahwa Kota Depok bersama Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Bekasi menerima opini WTP 2016 se-Provinsi Jawa Barat (Jabar).
"BPK RI ucapkan selamat dan terima kasih kepada Kepala Daerah, ketua DPRD, Bupati dan Wali Kota yang telah kerja sama dan bersinergi dengan baik sehingga bisa mendapatkan opini WTP dari BPK," ujar Arman, dalam Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2015 pada Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Barat, di Aula Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Jalan Mohammad Toha, Bandung, Selasa, (7/6).
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, merasa bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para pejabat di Pemkot Depok yang berkat kerja sama, keuletan, dan kesabarannya sehingga Pemkot Depok dapat mempertahankan opini WTP yang ke-lima kalinya.
"Meskipun Kota Depok secara kuantitas pejabat dan ASN yang ada belum maksimal namun, Alhamdulillah kami masih bisa bekerja keras dan mempertahankan prestasi opini WTP ini hingga yang ke-lima kalinya secara berturut-turut," tuturnya.
Idris menambahkan, bahwa ke depannya sebagai Wali Kota Depok akan terus memberikan dorongan kepada para pejabat khususnya yang menangani keuangan dan aset untuk terus meningkatkan kinerjanya. "Sehingga Kota Depok bisa menjadi kota yang unggul, nyaman, dan religius," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika