Senin 06 Jun 2016 20:00 WIB

Ketua DPR Desak Revitalisasi Fungsi Bulog

Red: M Akbar
Ade Komarudin. (Republika/ Yasin Habibi)
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Ade Komarudin. (Republika/ Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Ade Komarudin mendesak pemerintah untuk merevitalisasi Perum Bulog sebagai badan pengendali harga dan cadangan pangan nasional sehingga tidak selalu terulang kenaikan harga bahan pangan menjelang bulan suci ramadhan dan Idul Fitri.

"Saya sudah kerap diskusikan untuk mewacanakan kembali revitalisasi Perum Bulog sebagai pengendali harga dan cadangan pangan nasional," kata Ketua DPR saat sidak di Pasar Tradisional Tambun, Bekasi, Senin.

Ketua DPR Ade Komarudin dan wakil ketua DPR Agus Hermanto melakukan sidak ke pasar induk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Cibitung dan pasar tradisional Tambun. Dalam sidak tersebut didapatkan fakta beberapa harga pangan mengalami kenaikan.

Menurut Ade Komarudin, salah satu penyebab terjadinya lonjakan harga pangan karena menyusutnya peran negara dalam mengendalikan stok pangan nasional. Utamanya karena direduksinya peran Perum Bulog hanya menjadi "manager" stok dan harga beras saja.

"Sekurang-kurangnya Perum Bulog harus diberikan wewenang kembali mengatur tujuh komoditas strategis yang kerap mengalami fluktuasi harga," kata Ade.

Menurut Ade, perlunya diambil alih kembali wewenang mengatur oleh negara itu agar perut rakyat diisi oleh makanan yang bergizi dan stabil serta terjangkau harganya.

"Karena rakyat berhak atas pangan yang murah dan itu merupakan kebutuhan Asasi manusia," kata Ade.

Dalam sidaknya tersebut Ade menemukan meningkatnya harga bawang merah, daging sapi, serta beberapa sayuran, meskipun untuk harga beras relatif stabil tidak mengalami kenaikan sama sekali. Karena itu, tambahnya, fungsi Perum Bulog untuk menjaga pasokan dan harga menjadi sangat penting.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang menegaskan meskipun Bulog sudah menjadi perum namun fungsi negara harus terus dijalankan.

Menurut Agus sebagai BUMN Bulog harus tetap menjalankan misi negara tinggal bagaimana mengaturnya agar tidak bertabrakan dengan aturan yang ada.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement