REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015. Pemprov Jabar telah meraih opini WTP lima kali berturut-turut sejak 2011 hingga tahun 2015.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) merasa bersyukur atas pencapaian ini. Aher juga mengaku bangga atas kinerja jajarannya yang telah berupaya keras agar memenuhi kualitas opini WTP.
"Syukur Alhamdulillah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan kepada Gubernur," ujarnya, Jumat (3/6).
Aher mengatakan, Ia mengucapkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi- tingginya pada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang telah melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu. Sehingga, Pemprov Jabar pun memperoleh WTP dengan pernyataan Opini Tingkat kewajaran di dalam LKPD.
Pada 2015 lalu, kata dia, semua pemerintah daerah termasuk Pemprov Jabar telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Yakni, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sistem ini, Aher melanjutkan diterapkan pada penyajian laporan keuangan dan pada pengolahan perakuntansian. Manfaatnya, memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan Pemda, serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemda dalam memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerjanya.
Di tahun pertama penerapan akuntansi berbasis Akrual ini, kata dia, Pemprov Jabar terus berikhtiar. Hal tersebut karena, ingin mengejar supaya bisa benar- benar mampu untuk melakukan pelaporan keuangan secara baik dan wajar.
"Alhamdulillah sejak tahun anggaran 2011 Jabar terus meraih WTP sampai sekarang tahun 2015. Mudah- mudahan tahun 2016 lebih bagus lagi karena penataan aset juga sudah semakin baik. Sudah elektronik asetnya," kata Aher.
Sementara menurut Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, Ia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada jajaran DPRD dan Gubernur Jawa Barat, atas komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
"Kami sangat menghargai upaya berbagai upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh Opini WTP, untuk kelima kalinya secara berturut- turut," katanya
Moermahadi mengatakan, terdapat dua hal yang dipandang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antarannya, optimalisasi fungsi aplikasi pencatatan barang daerah dan alih status pengelolaan BLUD RSUD Pamengpeuk dari Pemkab Garut ke Pemprov Jawa Barat.
"Berbagai Permasalahan tersebut secara lengkap telah BPK muat dalam buku II LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku II LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan," katanya.
Hadir pada rapat Paripurna Istimewa penyerahan LKPD tersebut Anggota V BPK RI, jajaran Forkopimda Jabar, Sekertaris Daerah, dan para Asisten Setda Provinsi Jawa Barat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Dosen dan Mahasiswa Fisip Unpad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
