REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tak ingin mengomentari terlalu jauh terkait proses hukum Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti. Ia hanya berharap supaya proses keadilan tetap ditegakkan dalam masalah hukum yang menyangkut La Nyalla dalam kapasitasnya sebagai ketua Kadin Jawa Timur.
"Serahkan ke (proses) hukum saja," ujar Imam singkat, saat ditemui di Jakarta, Kamis (2/6).
Kejaksaan Agung menahan La Nyalla di Rutan Salemba. Itu dilakukan setelah Singapura mendeportasinya ke Indonesia. Selama berada di Singapura hampir tiga bulan, La Nyalla sudah berstatus tersangka dan menjadi buronan.
Status tersangka terhadap La Nyalla terkait dengan dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim. Sangkaan terhadapnya itu, dalam posisi La Nyalla sebagai Ketua Umum Kadin Jatim 2012. Persoalan hukum tersebut, memang tak ada hubungannya dengan posisi La Nyalla sebagai pemimpin badan sepak bola nasional.
Akan tetapi, status tersangka La Nyalla itu berdampak pada kepengurusan PSSI. Sebab, La Nyalla sejak 2015 terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Dengan status tersangka itu, tentunya membuat PSSI tanpa ketua umum. Kondisi itu, mendesak sejumlah klub dan asosiasi provinsi (asprov) anggota PSSI menyuarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
Tujuan dari KLB, tentunya untuk memilih ketua umum baru. KLB setuju dijadikan langkah yang tepat untuk membuat kepengurusan baru sepak bola nasional usai setahun pembekuan. Posisi La Nyalla sebagai pemimpin sepak bola nasional, tentunya bertalian dengan peran Kemenpora sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengurusi seluruh olah raga di Indonesia, termasuk sepak bola.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
