REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan enam rekomendasi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Hotel Grand Mercure, Jakarta, 27-30 Mei 2016. Rekomendasi terkait dengan perkembangan sosial politik di tanah air.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan rakernas yang diselenggarakan setahun sekali merupakan institusi pengambilan keputusan tertinggi setelah kongres. Rekomendasi-rekomendasi itu terkait kehidupan berbangsa dan bernegara menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia baik saat ini maupun di masa depan.
Zulkifli menyebutkan rekomendasi pertama terkait dengan banyak cita-cita reformasi yang belum tercapai. Cita-cita reformasi yakni Indonesia yang demokratis, adil dan sejahtera, bebas dari korupsi, bebas dari penindasan, menghormati hak azasi manusia, serta memuliakan keberagaman sosial dan kultural.
"Sebagai partai yang lahir dari rahim gerakan Reformasi, PAN meminta seluruh kadernya untuk terus memperjuangkan cita-cita reformasi," kata Zulkifli ketika membacakan enam rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN II di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Senin (30/5).
Kedua, maraknya perbincangan tentang kemungkinan bangkitnya kembali PKI di Indonesia yang telah menyita perhatian dan energi kita. PAN memandang masalah kemiskinan dan ketidakadilan menjadi sumber lahir dan suburnya paham komunisme.
Zulkifli menyatakan kemiskinan dan ketidakadilan ini yang memerlukan penangan segera secara sungguh-sungguh, baik pemerintah maupun dunia usaha. "Karena kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat memicu berbagai masalah baru yang tidak terduga" ujar dia.
Ketiga, Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah dalam pembangunan ekonomi. Salah satu penyebabnya, terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada segelintir pemilik modal besar saja sehingga menyebabkan jurang antara yang kaya dan yang miskin sangat lebar.
"Karena itu, PAN mendesak pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam bentuk kebijakan afirmatif yang berpihak kepada masyarakat yang lemah dan miskin," ujar Zulkifli.
PAN juga memerintahkan kader yang mendapat amanah sebagai anggota legislatif dan pimpinan daerah untuk berdiri di depan dalam gerakan ekonomi. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghentikan ketidakadilan.
Apalagi, Zulkifli menyatakan kesenjangan telah melanda semua dimensi, kesenjangan antara pusat dan daerah, antara kota dan desa, antara wilayah Timur dan Barat Indonesia, antara Jawa dan luar Jawa, bahkan antara Jakarta dan luar Jakarta. Jika hal ini tidak segera diatasi maka dapat merusak kerukunan dan kesatuan kita sebagai bangsa.
"PAN menyerukan agar pemerintah menjalankan kebijakan afirmasi yang berpihak total pada golongan menengah ke bawah," kata Zulkifli.
Kelima, PAN mengingatkan seluruh kadernya baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif agar jangan sekali-kali mengecewakan dan menyakiti hati rakyat. Pejabat harus menjaga amanat yang diemban dipundaknya sebagai tugas negara.
Zulkifli juga mengingatkan kadernya untuk senantiasa melakukan pendekatan persuasif dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada. "Pendekatan represif dan main gusur serta penggunaan kekuasaan secara berlebihan hanya akan menambah penderitaan rakyat," ujar dia.
Terakhir, PAN mengapresiasi terbitnya Perpu tentang Perlindungan Anak yang memuat pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. PAN juga meminta pemerintah sigap terkait permasalahan minuman keras (miras), pornografi, dan narkoba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika