REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Divisi Asia Human Right Watch (HRW), Andreas Harsono, mengatakan, perhatian internasional mengenai isu 1965-1966 di Indonesia pasca-simposium cukup tinggi dan menganggap hal tersebut sebagai langkah penting menuju proses pengungkapan kebenaran.
"Langkah-langkah yang terjadi menarik. Markas HRW di New York, Amerika Serikat, juga menganggap langkah-langkah yang diambil cukup cepat," kata Andreas, di Jakarta, Kamis (26/5).
Andreas mengungkapkan bahwa kecepatan tersebut tetap harus memperhatikan aspek kehati-hatian dalam proses pembongkaran kuburan massal 1965-1966. Kehati-hatian tersebut salah satunya ditunjukkan dengan memberikan pengawasan yang independen selama proses pembongkaran.
Selain itu, Deputi Direktur Asia HRW Phelim Kine melalui pernyataan pers menyatakan pembongkaran kuburan massal korban 1965-1966 merupakan langkah penting menuju akuntabilitas, yang perlu didukung oleh publik Indonesia dan asing.
HRW juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia bersedia untuk meminta dokumen-dokumen rahasia yang dimiliki Pemerintah Amerika Serikat terkait peristiwa 1965-1966. Andreas mengatakan hal tersebut perlu untuk segera dilakukan karena selama 20 tahun terakhir Pemerintah AS sudah mulai membuka dokumen-dokumen rahasia terkait peristiwa-peristiwa penting.
"Bila Presiden Joko Widodo meminta, saya yakin Presiden Barack Obama akan bersedia membuka, mumpung beliau masih menjadi Presiden Amerika Serikat," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 25 April 2016 meminta Menkopolhukam Luhut Pandjaitan untuk mencari lokasi-lokasi yang menjadi kuburan korban pembunuhan massal 1965-1966. Perintah tersebut muncul setelah pelaksanaan Simposium Tragedi 1965 pada 18-19 April di Jakarta.
Keberadaan kuburan korban pembunuhan massal tersebut dibutuhkan sebagai pembuktian sejarah terkait pembantaian warga negara yang diduga sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
