REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Eddy Juhendi, mengatakan, saat ini internet sudah menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat. Karena apapun informasi yang dibutuhkan, masyarakat sudah mencari melalui internet.
"Keinginan Pemkot Depok, dengan adanya penyelenggaraan Warnet menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang membutuhkan informasi," ujar Eddy, saat memberikan sosialisasi ke pelaku usaha warnet mengenai penyelenggaraan usaha Warnet di Kota Depok, Rabu (25/5).
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya ingin menjelaskan mengenai aturan terkait penyelenggaraan internet, maupun kriteria Warnet yang seharusnya berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika kepada para pelaku usaha Warnet.
"Warnet dapat menjadi masalah, apabila tempat tersebut memperbolehkan pelajar mengakses internet pada jam belajar. Namun, tetap warnet memiliki sangat banyak manfaat," tutur Eddy.
Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Informasi Diskominfo Pemkot Depok, Rahmat Maulana, mengungkapkan, dengan perkembangan IT, Pemkot Depok berupaya mengatur dan mengoptimalkan fungsi warnet. Agar tidak terjadi penggunaan negatif dari warnet.
"Tidak boleh ada sekat atau bilik, karena kami ingin Warnet tidak digunakan untuk hal negatif," terangnya.
Selain itu, warnet juga tidak boleh gelap, karena dapat membahayakan radiasi dari komputer. "Cahaya yang tidak cukup akan berbahaya pada mata, selain sirkulasi udara juga diperhatikan, nyaman untuk kesehatan dan memiliki tanda larangan merokok," jelas Rahmat.
Ia menambahkan, warnet juga tidak boleh berada 100 meter dari tempat ibadah. Serta memiliki pintu keluar yang cukup. Untuk antisipasi terjadinya kebakaran, bila ada kabel yang konslet.
"Jam operasional pukul 08.00 hingga 23.00 malam. Semua aturan harus ketahui oleh pemilik Warnet. Sebab walaupun sekarang sudah banyak smartphone, tetapi keberadaan Warnet tetap masih dicari masyarakat, seperti untuk print atau download," kata Eddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika