REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa dari berbagai komunitas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) rencananya akan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/5). Tujuan mereka ke sana untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) menghentikan berbagai bentuk kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat.
"Besok, kami akan kepung Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menyuarakan perlawanan atas kesewenang-wenangan Ahok," ujar salah satu peserta aksi dari Gerakan Pribumi Indonesia, Bastian P Simanjutak, Kamis (19/5).
Ia mengatakan, ada lebih dari 20 organisasi, komunitas, dan LSM yang terlibat dalam aksi besok. Di antaranya adalah Komunitas Tionghoa Antikorupsi (KomTak), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Utara, Gerakan Tangkap Ahok (GTA), Gerakan Pribumi Indonesia (Gerprindo), dan Laskar Luar Batang. Di samping itu, aksi tersebut juga akan dihadiri sejumlah aktivis dari Gerakan Selamatkan Indonesia, Front Pribumi Bersatu, dan para nelayan dari Jakarta Utara.
Menurut Bastian, aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD DKI Jakarta bakal dimulai pada pukul 09.30 WIB, Jumat (20/5). "Kami akan buktikan bahwa kami tidak akan pernah berhenti melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan Ahok," ucap Bastian.
Ketua KAHMI Jakarta Utara, Jamran mengungkapkan, demonstrasi kali ini rencananya juga diikuti oleh ribuan warga yang menjadi korban penggusuran dan kezaliman Ahok sejak berkuasa di Ibu Kota. Selain itu, ribuan warga dari beberapa kawasan di Jakarta Utara seperti Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, dan Cilincing akan ikut pula berpartisipasi dalam aksi tersebut. Mereka, kata Jamran, bakal mendesak DPRD DKI Jakarta menggunakan hak angket untuk memecat Ahok dari jabatan gubernur.
"Ahok tidak layak memimpin Jakarta, karena sikapnya yang arogan terhadap rakyat kecil. Begitu banyak kebijakannya yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan," tuturnya.
Pada 3 Mei lalu, aksi demonstrasi serupa pernah dilakukan ribuan warga di Balai Kota Jakarta. Pada waktu itu, massa juga menuntut Ahok untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika