REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi para Tenaga Kerja Indonesia 8asal provinsi itu sekaligus menekan biaya pengiriman mereka ke luar negeri.
"Saat ini TKI harus membayar biaya administrasi pemberangkatan kepada pihak lain dengan cukup tinggi, namun dengan skema KUR maka diharapkan mereka tidak lagi diekploitasi pihak tertentu yang merugikan para TKI," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa pada pengukuran Kelompok Kerja TPAKD Jawa Barat di Bandung, Selasa (17/5).
Menurut Iwa saat ini penyaluran KUR TKI dilakukan oleh tiga bank yakni BRI, BNI dan Mandiri. Selain itu dua bank swasta juga hadir yakni Bank Sinar Mas dan MayBank. Namun demikian portofolio pembiayaanya masih sangat minim.
"TPAKD akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Jabar dan BNP2TKI yang baru meluncurkan perbaikan tata kelola layanan TKI di Jawa Barat pada 13 Mei lalu," kata Iwa.
Iwa menyebutkan, fasilitasi KUR bagi TKI itu merupakan salah satu program prioritas dari TPAKD Jabar pada 2016. Menurut dia pemerintah harus hadir memfasiliasi biaya pemberangkatan TKI yang selama ini masih membebani para TKI dan berbuntut eksploitasi oleh pihak lain yang memberikan pembiayaan kepada mereka.
(Baca: KUR tak Lagi Menjadi Dominasi Perbankan)
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat Sarwono mengakui fortofolio pembiayaan bagi TKI masih sangat rendah. Namun ia berharap melalui adanya komitmen antara Pemprov Jabar, KPK dan BNP2TKI tentang perbaikan tata kelola pemberangkatan TKI skema KUR bisa lebih optimal lagi memfasilitasi kesulitan.
"Melalui TPAKD Jabar kami mendorong agar bank-bank bisa turun memberikan KUR kepada mereka, tentunya dengan mekanisme yang ada. Pemerintah harus hadir dalam pembiayaan TKI yang selama ini cukup memberatkan mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika