REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan dirinya kerap tak memperoleh laporan dana operasional yang digunakan dalam penggusuran kawasan-kawasan Ibu Kota. Namun ia membantah dana itu sebagai barter atas proyek reklamasi.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan dana operasional bisa berasal dari APBD DKI atau perusahaan swasta. Khusus untuk penggusuran kawasan Kalijodo, Ahok menyebut PT Sinar Mas ikut terlibat.

"Kita enggak tahu. Ada yang dari kita, ada yang mereka keluarkan. Kalau Kalijodo CSR-nya bukan mereka (PT Agung Podoromo Land) tapi Sinar Mas," katanya kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (12/5).

Ahok menyebut perusahaan swasta yang menyumbang dalam penggusuran tak wajib memberikan laporan. "Bisa CSR, kan dia enggak bisa lapor kita, misal kamu lapor alat berat, minyak bisa enggak lapor kita? enggak bisa, " ujarnya.

Sementara itu, Ahok membantah sumbangan dana perusahaan swasta dalam penggusuran merupakan barter terhadap proyek lainnya. Sebab muncul kabar jika perusahaan swasta menyumbang dana pada program pemprov DKI agar dipermulus jalannya proyek reklamasi. 

"Lu mau kerjain dulu baru gue kasih izin. Nah dia kerjain dulu rusun semua Podomoro kerjain dulu, baru kasih izin. Jadi bukan barter 15 persen lho, kalau enggak ada 15 persen, mati saya," ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika