REPUBLIKA.CO.ID,BALIKPAPAN -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan lahan seluas 460 hektare di Kota Bontang untuk rencana pembangunan kilang minyak baru dengan perkiraan biaya pembangunannya senilai Rp 300 miliar.
"Lahan seluas itu kini kondisinya sudah bersih dan tidak ada masalah sehingga siap dilakukan pembangunan. Kilang minyak baru tersebut memiliki kapasitas mencapai 300.000 barel per hari sehingga dapat meningkatkan daya saing bagi Kaltim," kata Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak di Samarinda, Rabu.
Hal itu diungkapkan gubernur saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terhadap APBD Kaltim tahun 2015 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, di Samarinda.
Kesiapan lahan untuk pembangunan kilang minyak tersebut berkat kesiagaan Wali Kota Bontang terhadap rencana pembangunannya. Termasuk dukungan DORD dan masyarakat Bontang yang sepakat terhadap rencana berdirinya kilang tersebut.
Menurut dia, rencana pembangunan Kilang Bontang tersebut sebagai wujud implementasi
Peraturan Presiden No.146/2015. Sedangkan skema pembiayaan telah diputuskan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral bahwa pembangunan Kilang Bontang menggunakan pola kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).
Ke depan, lanjutnya, pemerintah akan menunjuk PT Pertamina sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK). Tujuannya adalah untuk mencari mitra badan usaha swasta untuk terlibat bersama dalam pengelolaannya.
Ia meyakini kilang minyak baru di Bontang itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan industri di Kaltim, sehingga hasil kekayaan minyak dan gas dari daerah tidak lagi harus di ekspor ke luar karena Kaltim masih kekurangan dan ketersediaan migas bisa membantu pengembangan industri hilir di Kaltim.
Menurut dia, pembangunan kilang minyak baru di Kota Bontang senilai Rp300 miliar tersebut lebih besar ketimbang kilang minyak yang ada di Kota Balikpapan, sehingga ia bersyukur karena di Kaltim akan ada dua kilang minyak yang menjadi andalan nasional dan kondisi ini tidak ada di daerah lain.
Gubernur melanjutkan, Presiden RI Joko Widodo telah meminta lahan untuk kawasan kilang minyak baru di Bontang harus "clean and clear" (tidak bermasalah kepemilikan) sehingga ke depan tidak ada yang mempermasalahkan terkait kepemilikan lahan.
Ke depan, lanjut gubernur, kilang minyak baru di Bontang dan peningkatan kapasitas kilang minyak di Balikpapan akan dibangun jaringan gas yang baru dengan kawasan ekonomi khusus, sehingga keberadaannya juga mampu mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan.
"Saya ingin Migas yang ada benar-benar dimanfaatkan oleh industri di Kaltim, sehingga yang menikmatinya benar-benar rakyat Kaltim, bukan dijual ke luar daerah atau ke luar negeri yang pada akhirnya masyarakat tidak turut merasakan hasilnya,'' kata Awang Faroek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika