REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengimbau Presiden Jokowi langsung berbicara terkait pencatutuan namanya untuk kepentingan suksesi caketum Golkar. Kasus pencatutan ini dinilainya sudah melecehkan nama baik Presiden.
"Harus Jokowi langsung yang ngomong. Tak bisa diwakilkan JK," imbuh Adi saat dihubungi, Rabu (11/5).
Presiden harus menunjukkan dirinya sebagai pihak yang dirugikan jika pencatutatan namanya kembali dilakukan. Jangan sampai justru pembantunya atau menterinya secara bebas memanfaatkan nama presiden untuk kepentingan di luar tugas dan wewenangnya.
Beberapa waktu lalu beredar pesan yang diduga dilakukan pembantu presiden untuk mendukung salah seorang caketum Golkar. Pesan itu diduga berasal dari Menkopolhukam Luhut Panjaitan.
Menurutnya, jika dugaan itu benar apa yang dilakukan Luhut adalah blunder politik sebagai menteri Jokowi. Luhut bisa dianggap tidak dapat menjaga wibawa politik pemerintahan Jokowi dengan terlibat secara berlebihan dan menggunakan cara yang tidak elegan dengan mencatut nama presiden untuk mendukung Setya Novanto.
Wakil Presiden menegaskan Jokowi marah namanya dibawa-bawa mendukung salah satu calon ketum. Pernyataan Wapres pun diamini oleh Menseskab, Pramono Anung, yang menegaskan Presiden tidak ikut campur urusan internal partai Golkar.
Beberapa waktu lalu, nama Jokowi dicatut dalam pertemuan Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Kasus ini kemudian diselidiki Kejaksaan Agung. Penyidik menduga ada permufakatan jahat dalam pertemuan itu, karena nama Presiden disebut meminta jatah saham Freeport.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
