REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta mengapresiasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang memutuskan standarisasi kelulusan siswa bukan karena hasil ujian nasional (UN). Sebab, UN dinilai jadi ajang sakaratul maut bagi siswa. Sebab itu, sudah seharusnya UN ini dihapuskan saja.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, pada hasil UN 2016 ini, memang faktanya nilai UN siswa mengalami penurunan. Akan tetapi, integritas personal dari siswanya justru mengalami kenaikan. Sebab, siswa yang lulus sekolah tak lagi ditentukan oleh hasil UN. Melainkan, oleh budi pekerti dari siswa selama belajar di sekolah tersebut.

"Ini, sangat positif. Karena itu, kami meminta supaya Mendikbud segera menghapuskan UN," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, Selasa (10/5).

Menurutnya, UN ini selain sebagai bentuk sakaratul maut, juga merupakan pelanggaran terhadap kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Kalau pendidikan itu wajib, maka tidak seharusnya ada UN.

Pada 2017 mendatang pihaknya meminta supaya UN bagi siswa SD dan SMP dihapusakan saja. Ini melanggar hak pendidikan dasar siswa di Indonesia. Solusinya, lanjutnya, bagi siswa SD dan SMP tak perlu ujian akhir atau UN. Melainkan, mereka bisa terus naik kelas sampai lulus kelas sembilan.

Setelah lulus SMP, lanjut Dedi, biasanya banyak siswa yang tak tertampung di SMA sederajat. Makanya, pemerintah harus memerbanyak jumlah SMA sederajat. Supaya, semua lulusan SMP ini bisa keterima di SMA atau SMK.  "Saat di SMA ini, tidak masalah ada UN. Tapi, UN ini harus terintegrasi dengan perguruan tinggi dan akademi kemiliteran," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika